Detikdimensi.com Mojokerto – Gelombang kritik dan desakan publik terhadap kinerja aparat penegak hukum kembali mencuat. Kali ini, sorotan tajam diarahkan kepada oknum Kapolres Mojokerto yang diduga terlibat dalam praktik pelanggaran serius, termasuk isu operasi tangkap tangan (OTT) dan penanganan perkara yang dinilai tidak transparan.
Sejumlah pihak dari kalangan masyarakat dan lembaga menyampaikan kekecewaan mendalam. Mereka menilai, jika dugaan tersebut terbukti, maka tindakan tegas harus segera diambil oleh pimpinan Polri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Jangan hanya dicopot dari jabatan, tetapi harus dipecat. Ini menyangkut marwah institusi dan kepercayaan masyarakat,” ujar salah satu perwakilan lembaga dalam pernyataannya.
Sorotan Integritas dan Sumber Penghasilan
Kritik juga mengarah pada dugaan adanya sumber penghasilan tambahan yang tidak wajar. Padahal, aparat penegak hukum telah menerima gaji dari negara yang bersumber dari uang rakyat.
Hal ini dinilai bertolak belakang dengan profesi wartawan atau insan pers yang bekerja secara profesional dengan penghasilan terbatas namun tetap menjunjung tinggi independensi.
“Semua orang lapangan paham dari mana sumber-sumber itu. Jangan sampai kepercayaan publik semakin runtuh,” tambahnya.
Dugaan Penanganan Kasus Tidak Transparan
Selain itu, muncul pula sorotan terkait penanganan kasus, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba. Sejumlah pihak mempertanyakan apakah penegakan hukum telah berjalan secara adil dan menyasar pelaku utama.
Publik menilai, penanganan kasus besar harus dilakukan secara terbuka dan tidak menimbulkan persepsi adanya perlakuan berbeda.
“Kasus narkoba itu dampaknya sangat besar. Penanganannya tidak boleh setengah-setengah,” tegasnya.
Peran Pihak Lain Ikut Disorot
Dalam pernyataan tersebut, juga disinggung adanya dugaan keterlibatan pihak lain yang dinilai tidak profesional dalam proses hukum. Jika terbukti, masyarakat meminta agar semua pihak yang terlibat diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku.
Desakan ke Pimpinan Polri
Masyarakat mendesak agar pimpinan Polri segera turun tangan dan mengambil langkah tegas untuk menjaga integritas institusi.
Langkah cepat dan transparan dinilai penting guna mengembalikan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.
Dukungan untuk Insan Pers
Di tengah polemik ini, dukungan juga disampaikan kepada rekan-rekan wartawan di seluruh Indonesia yang terus menjalankan tugas jurnalistik secara profesional.
Apresiasi turut diberikan kepada para advokat yang secara sukarela memberikan pendampingan hukum kepada pihak-pihak yang membutuhkan.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa penegakan hukum harus berjalan secara adil, transparan, dan tanpa tebang pilih. Masyarakat berharap tidak ada kompromi terhadap pelanggaran hukum, terlebih yang melibatkan aparat penegak hukum itu sendiri.
(Tim)
