Detikdimensi.com Cilacap – Gelombang tuntutan agar Pemerintah Kabupaten Cilacap melakukan pembersihan birokrasi pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati nonaktif terus menguat.
Setelah Ormas GIBAS Resort Cilacap melayangkan surat permohonan rekomendasi demosi ke KPK, dukungan serupa kini muncul dari kalangan pers dan pegiat kontrol sosial.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mulyadi Tanjung, yang akrab disapa Buyung, anggota Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), memberikan pernyataan tegas mendukung langkah yang diambil oleh Ketua GIBAS Cilacap, Bambang Purwanto. Menurutnya, langkah berani harus segera diambil oleh pucuk pimpinan daerah saat ini demi menyelamatkan wibawa pemerintahan.
Senada dengan aspirasi GIBAS, Buyung menekankan bahwa integritas birokrasi adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Ia menilai keberadaan pejabat yang sedang dalam pemeriksaan penyidik KPK dapat menghambat kinerja pelayanan publik dan merusak kepercayaan masyarakat.
“Sebaiknya Plt Bupati Cilacap segera mengambil langkah konkret dengan melakukan demosi jabatan terhadap para pejabat yang saat ini sedang diperiksa oleh penyidik KPK. Ini bukan sekadar hukuman administratif, melainkan langkah penting untuk menjaga pakta integritas dan marwah Pemerintah Kabupaten Cilacap,” ujar Buyung.
Lebih lanjut, Buyung menjelaskan bahwa langkah demosi atau penonaktifan sementara ini sangat penting agar para pejabat yang bersangkutan dapat fokus pada proses hukum yang berjalan, tanpa mengganggu jalannya roda pemerintahan.
“Kita tidak ingin birokrasi kita tersandera oleh permasalahan hukum individu. Plt Bupati memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa kabinet yang dipimpinnya bersih dari segala bentuk beban moral maupun hukum.
Ini adalah momentum untuk membuktikan bahwa Pemkab Cilacap serius dalam semangat pemberantasan korupsi,” tambahnya.
Langkah PPWI dan GIBAS ini menunjukkan adanya sinergi yang kuat antara organisasi pers dan ormas dalam menjalankan fungsi kontrol sosial di wilayah Cilacap.
Keduanya sepakat bahwa pembenahan struktural pasca OTT KPK adalah syarat mutlak agar tata kelola pemerintahan kembali sehat dan transparan.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat luas masih menunggu respons resmi dari pihak Pendopo Kabupaten Cilacap terkait usulan demosi pejabat yang santer disuarakan oleh berbagai elemen masyarakat tersebut.
(TIM/RED)
