Detikdimensi.com Jakarta – Klaim sebagai konstituen pers tidak semestinya hanya berhenti pada penggunaan nama media, kartu pers maupun atribut jurnalistik.
Kejelasan legalitas dan profesionalitas perusahaan pers, dinilai perlu menjadi perhatian serius.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
agar kedepan ekosistem pers tetap sehat dan dapat dipercaya.Persoalan tersebut kembali menjadi sorotan, ketika berbagai organisasi maupun badan usaha menggunakan identitas sebagai perusahaan media.
“Karena itu, Dewan Pers dinilai perlu terus memperkuat mekanisme verifikasi serta memastikan setiap pihak yang mengklaim memiliki kedudukan dalam ekosistem pers dapat menunjukkan dasar legalitas dan aktivitas jurnalistiknya.
Pemerintah, TNI dan Polri sebagai lembaga yang kerap berkomunikasi dengan perusahaan media juga perlu melakukan verifikasi secara objektif.
Kemitraan tidak seharusnya dibangun hanya berdasarkan pengakuan atau atribut, tetapi berdasarkan identitas badan usaha, struktur perusahaan, struktur redaksi serta aktivitas jurnalistik yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan asal klaim konstituen. Legalitas perusahaan pers harus terang dan dapat diverifikasi.
Ini bukan untuk membatasi kebebasan pers, tetapi justru untuk menjaga kemerdekaan pers dari penggunaan identitas media yang tidak jelas,” tutur Agus Kliwir, Dirut PT. MNS Grub Pers dan CEO PT. SMGC, Senin (5/10/2026).
Menurutnya, transparansi merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik.
Perusahaan pers yang menjalankan kegiatan jurnalistik secara profesional seharusnya memiliki identitas dan legalitas yang jelas sesuai ketentuan yang berlaku.
Karena itu, penguatan verifikasi diharapkan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat maupun lembaga negara dalam membedakan perusahaan pers, organisasi perusahaan pers, organisasi wartawan dan pihak lain yang menggunakan atribut media.
“Yang harus dikedepankan adalah transparansi, verifikasi dan akuntabilitas. Nama konstituen jangan sekadar dijadikan label untuk memperoleh akses atau kemitraan,” tegasnya.
Kejelasan tersebut pada akhirnya diharapkan mampu melindungi perusahaan pers yang menjalankan tugas jurnalistik secara profesional, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap dunia pers.
(TIM/RED)
