Detikdimensi.com Jakarta – Penahanan sembilan warga negara Indonesia (WNI), empat di antaranya mengklaim sebagai jurnalis, oleh militer Israel dalam perjalanan menuju Jalur Gaza memicu perdebatan sengit di tanah air. Di satu sisi, aksi ini dipuji oleh sebagian kelompok sebagai bentuk solidaritas heroik. Namun, di sisi lain, insiden ini memantik pertanyaan mendasar yang sangat krusial: Apakah tindakan nekat menerobos zona konflik bersenjata global seperti Gaza benar-benar membawa solusi murni bagi kemanusiaan, atau justru sekadar aksi pencarian panggung yang kontraproduktif?
Menanggapi fenomena ini, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) sekaligus pengamat geopolitik internasional, Wilson Lalengke, melayangkan kritik tajam yang logis dan mendasar. Menggunakan kacamata rasionalitas dan realitas hukum internasional, Petisioner HAM PBB 2025 ini membedah motif serta dampak dari gerakan yang dilakukan oleh para relawan dan jurnalis Indonesia tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pertanyaan fundamental yang menjadi pisau analisis dalam polemik ini adalah: Apakah sembilan WNI ini merasa jauh lebih Palestina daripada seorang Mosab Hassan Yousef? Bagi dunia internasional yang memahami anatomi konflik Timur Tengah, nama Mosab Hassan Yousef bukanlah nama asing. Ia adalah putra kandung dari Syekh Hassan Yousef, salah satu pendiri utama Hamas, sebuah kelompok yang telah dikategorikan sebagai organisasi teroris oleh banyak negara beradab di dunia karena rentetan aksi serangan berdarah dan penyanderaan massal terhadap warga Israel, beberapa waktu lalu.
Mosab, yang tumbuh besar di jantung ideologi Hamas, menghabiskan masa mudanya di dalam lingkaran terdalam gerakan tersebut. Namun, pada akhirnya ia berbalik arah dan mengecam keras Hamas. Mosab secara terbuka menyatakan bahwa ideologi ekstrem kelompok tersebut justru menghancurkan masa depan dan kehidupan rakyat Palestina sendiri dari dalam. Ia kemudian bahkan bekerja sama dengan Israel untuk mencegah serangan teroris, demi menyelamatkan nyawa orang-orang tak bersalah.
Jika seorang putra pendiri Hamas yang memiliki ikatan darah, ideologi, dan sosiologis yang teramat kuat saja memilih bersikap realistis serta mengutuk kehancuran yang ditimbulkan oleh konfrontasi bersenjata, menjadi sangat janggal ketika sekelompok warga negara dari belahan bumi lain justru datang mendekati pusat konflik tanpa perhitungan matang. Dalam pandangan Wilson Lalengke, tindakan sembilan WNI ini tampak konyol dan emosional. Mereka seolah merasa lebih memahami penderitaan dan peta solusi di Gaza daripada orang-orang yang lahir dan besar di tanah konflik tersebut.
*Aksi Konyol yang Memperkeruh Suasana*
Wilson Lalengke menilai tindakan sembilan WNI, bersama dengan ratusan orang lain yang mengklaim diri sebagai pejuang kemanusiaan dalam rombongan global tersebut, sebagai tindakan yang sia-sia dan tidak masuk akal. Alih-alih meredakan konflik, aksi nekat menerobos perbatasan tanpa izin resmi dari otoritas penjaga keamanan regional justru memperkeruh situasi diplomatik dan memperumit manajemen penanganan krisis.
“Apa yang mereka lakukan itu konyol dan bodoh. Datang ke wilayah konflik bersenjata tanpa dokumen keimigrasian yang sah dan tanpa izin militer setempat adalah bentuk kecerobohan fatal. Tindakan seperti ini sama sekali tidak membantu rakyat Palestina. Sebaliknya, ini hanya menambah beban masalah di lapangan dan menyusahkan diplomasi negara asal mereka ketika mereka akhirnya ditangkap,” ujar Wilson Lalengke dalam pernyataan pers-nya, Sabtu, 23 Mei 2026.
Lebih lanjut, aktivis HAM internasional itu mensinyalir bahwa motif di balik gerakan semacam ini sering kali bergeser dari esensi kemanusiaan murni. Kecuali jika tujuan utama mereka memang sengaja mengincar popularitas, sensasionalisme media, dan mengeruk keuntungan material ataupun politis dari penderitaan serta air mata masyarakat di wilayah konflik.
Solidaritas terhadap rakyat Palestina memang menjadi isu yang sensitif di Indonesia. Banyak pihak merasa terpanggil untuk menunjukkan dukungan, baik melalui aksi demonstrasi, penggalangan dana, maupun kunjungan langsung ke wilayah konflik. Namun, solidaritas yang tidak disertai strategi jelas dan bukti nyata justru bisa menjadi kontraproduktif.
Kasus sembilan warga Indonesia ini menunjukkan bagaimana niat baik bisa berubah menjadi masalah hukum dan diplomatik. Faktanya, bukannya membantu menyelesaikan masalah, tindakan mereka justru menambah beban bagi pemerintah Indonesia yang harus mengurus proses hukum dan diplomasi untuk membebaskan dan memulangkan mereka ke tanah air.
*Menakar Transparansi: Di Mana Bantuan 50 Kapal?*
Kritik Wilson Lalengke juga menyasar pada klaim bombastis mengenai pengiriman bantuan kemanusiaan yang konon diangkut oleh armada besar. Narasi yang beredar di media menyebutkan adanya pergerakan hingga 50 kapal yang membawa logistik bantuan untuk masyarakat Gaza. Namun, Wilson mempertanyakan validitas faktual dari klaim tersebut.
“Banyak narasi besar diembuskan seolah-olah rombongan ini membawa bantuan masif menggunakan puluhan kapal. Pertanyaannya sangat sederhana: Di mana bantuan kemanusiaan dari 50 kapal itu sekarang? Sampai detik ini, tidak ada satu pun bukti visual, dokumen manifesto muatan kargo, ataupun publikasi resmi yang valid yang menunjukkan keberadaan fisik bantuan tersebut dibawa oleh kelompok ini. Publik jangan disuguhi dongeng jurnalisme yang manipulatif,” tegas lulusan pascasarjana Global Ethics dari Universitas Birmingham, Inggris, itu.
Ketiadaan transparansi ini memperkuat dugaan bahwa atribut jurnalis dan tameng “misi kemanusiaan” kerap disalahgunakan oleh oknum tertentu sebagai komoditas jurnalisme umpan (clickbait) atau kampanye pencarian dana publik (fundraising) yang akuntabilitasnya patut dipertanyakan.
Sebagai tokoh pers senior, Wilson Lalengke mengingatkan bahwa jurnalis harus menempatkan diri sebagai kelompok intelektual yang mengedepankan verifikasi fakta dan kepatuhan terhadap koridor hukum internasional. Menggunakan identitas pers untuk menyusup ke wilayah konflik dengan menumpangi agenda politik atau gerakan sosial non-jurnalisme, seperti Flotilla, adalah bentuk pelanggaran kode etik serius yang mencederai integritas profesi jurnalis lain di tanah air.
Kritik Wilson Lalengke ini sejatinya menjadi refleksi bersama bahwa solidaritas kemanusiaan global harus disalurkan melalui jalur-jalur resmi multilateral yang legal dan diakui dunia, seperti Komite Internasional Palang Merah (ICRC) atau badan resmi PBB (UNRWA). Menolak tunduk pada logika hukum internasional dan memaksakan aksi nekat demi publisitas pribadi hanya akan melahirkan pahlawan-pahlawan semu yang justru memperpanjang rantai persoalan di tanah Palestina.
(TIM/RED)
