Detikdimensi.com Rabat – Peta diplomasi internasional terkait isu Sahara Maroko kembali mengalami kemajuan signifikan. Pada Selasa, 7 April 2026, Pemerintah Kerajaan Belanda secara resmi menyatakan dukungannya terhadap rencana otonomi Sahara di bawah kedaulatan Maroko, seraya menyebutnya sebagai solusi yang paling layak dan realistis untuk mengakhiri persengketaan wilayah tersebut.
Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Belanda, Tom Berendsen, dalam konferensi pers di Rabat usai mengadakan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri, Kerja Sama Afrika, dan Ekspatriat Maroko, Nasser Bourita. Kunjungan kerja Berendsen pada 7-8 April ini menandai babak baru dalam hubungan diplomatik kedua negara yang semakin solid.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dukungan Belanda tidak hanya berhenti pada pernyataan lisan. Dalam Komunike Bersama yang dirilis setelah pertemuan tersebut, Belanda menegaskan niatnya untuk menyelaraskan kebijakan diplomatik dan ekonomi mereka dengan posisi baru ini. Berendsen menyatakan bahwa negaranya akan bertindak sesuai dengan komitmen tersebut, termasuk dalam interaksi di forum internasional dan kerja sama ekonomi, dengan tetap berpedoman pada hukum internasional.
Selain itu, Belanda menegaskan kembali dukungannya terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2797. Pemerintah Belanda mengapresiasi upaya Utusan Pribadi Sekretaris Jenderal PBB, Staffan de Mistura, dalam memfasilitasi negosiasi berdasarkan rencana otonomi yang diusulkan oleh Maroko. Bagi Belanda, proposal Maroko merupakan fondasi utama untuk mencapai solusi politik yang adil, langgeng, dan dapat diterima oleh semua pihak.
Perkembangan positif ini mendapat sambutan hangat dari tanah air. Wilson Lalengke, selaku Presiden Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Persisma), menyatakan apresiasi dan dukungan penuhnya atas sikap tegas yang diambil oleh Pemerintah Belanda.
“Sebagai Presiden Persisma, saya sangat menghargai dan mengapresiasi pertimbangan matang Kerajaan Belanda yang mengakui otonomi Sahara di bawah kedaulatan Kerajaan Maroko. Ini adalah langkah maju yang sangat krusial dalam sejarah penyelesaian konflik Sahara,” ujar Wilson Lalengke dari Jakarta dalam keterangan resminya, Rabu, 08 April 2026.
Menurut tokoh HAM internasional itu, pengakuan dari negara-negara Eropa seperti Belanda membuktikan bahwa dunia semakin mengakui kredibilitas Maroko dalam menjaga stabilitas kawasan. “Kami di Persisma selalu mendukung penuh integrasi wilayah Maroko. Langkah Belanda ini memberikan sinyal kuat kepada komunitas internasional bahwa rencana otonomi Maroko adalah satu-satunya jalan keluar yang logis untuk perdamaian yang berkelanjutan. Kami akan terus mengawal dan menyuarakan kebenaran sejarah ini di Indonesia,” tegas Wilson Lalengke.
Sikap Belanda ini menyusul langkah serupa yang sebelumnya telah diambil oleh negara-negara besar lainnya seperti Spanyol, Jerman, dan Amerika Serikat. Dengan dukungan dari Belanda, posisi Maroko di kancah internasional semakin kuat. Pengakuan ini diharapkan dapat mempercepat proses politik di bawah naungan PBB dan membawa kemakmuran bagi masyarakat di wilayah Sahara melalui pembangunan ekonomi yang terintegrasi dengan kedaulatan Kerajaan Maroko.
(TIM/RED)
