Detikdimensi.com, Jakarta – Koperasi Desa Kembang Maju Persada (KDKMP) yang seharusnya menjadi entitas ekonomi otonom milik warga desa, kini kehilangan jati dirinya setelah manajemennya diambil alih oleh PT Agrinas.
Warga desa merasa bahwa KDKMP telah berubah menjadi sekadar cabang perusahaan/waralaba milik PT Agrinas yang ditanam di tanah desa.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Dengan diambil alihnya manajemen oleh PT Agrinas, KDKMP kehilangan jati dirinya. Ini bukan lagi entitas ekonomi otonom milik warga desa yang menjunjung prinsip ‘dari, oleh, dan untuk anggota’,” ungkap @KDKMP_Warga, seorang netizen yang merasa sangat kekecewaan dengan situasi ini, Sabtu 28/02/2026).
Warga desa merasa bahwa mereka telah bekerja keras untuk membentuk kepengurusan, membuat legalitas, dan mengumpulkan anggota, namun peran mereka direduksi setelah KDKMP resmi terbentuk. Pengurus koperasi kini tak lebih dari sekadar penyedia lahan gratis, administrator legalitas, dan mesin stempel perizinan.
“Pengurus, disuruh menjadi ‘pengamat operasional’ di rumahnya sendiri. Kami tidak memiliki kontrol atas pengelolaan KDKMP, padahal kami yang telah bekerja keras untuk membuatnya,” tambah @KDKMP_Aktivis, seorang netizen yang merasa sangat frustrasi dengan situasi ini.
Pengurus koperasi juga merasa bahwa mereka disuruh menanggung risiko hukum atas bisnis yang tidak mereka kendalikan. Jika dalam 2 tahun masa “belajar” itu terjadi kerugian operasional, penyusutan aset, atau gagal bayar utang/kredit modal, siapa yang akan dikejar? Bukan Agrinas, tapi pengurus KDKMP yang tanda tangannya ada di akta pendirian dan perbankan!
“Janjian bagi hasil 97% untuk KDKMP dan 3% untuk Agrinas. Pertanyaannya: 97% dari mana? Pendapatan kotor atau laba bersih? Jika laba bersih, siapa yang mengaudit biaya operasional Agrinas yang sangat top-down? Kami tidak memiliki akses ke laporan keuangan Agrinas, jadi kami tidak tahu berapa sebenarnya biaya operasional yang dikeluarkan,” tanya @KDKMP_Kritis, seorang netizen yang merasa sangat skeptis dengan perjanjian ini.
Warganet menuntut kejelasan tentang penggunaan dana dan pengelolaan KDKMP. Mereka juga meminta agar pemerintah memberikan pendampingan, bukan pengambilalihan.
“Koperasi bukanlah komando militeristik. Koperasi adalah kemandirian. Jika pemerintah benar-benar berniat memberdayakan desa, berikan pendampingan, bukan pengambilalihan. Kami ingin kejelasan tentang apa yang terjadi dengan KDKMP dan bagaimana pengelolaan dana yang kami setorkan,” ungkap @KDKMP_Peduli, seorang netizen yang merasa sangat peduli dengan nasib KDKMP.
Sebagai Informasi Publik….
Sampai berita ini diterbitkan, pihak PT Agrinas belum memberikan klarifikasi lebih lanjut tentang situasi ini. Namun, berdasarkan Inpres Nomor 17 Tahun 2025, PT Agrinas ditugaskan untuk membangun fasilitas fisik KDKMP dan mengelola lahan food estate nasional.
(TIM REDAKSI)








