Detikdimensi.com, Bengkulu – Sebanyak tujuh mahasiswa penerima Beasiswa Utusan Daerah (BUD) atau yang lebih dikenal dengan Beasiswa Bintang Jemput Bintang (BJB) Kabupaten Kaur angkatan 2020 dan 2021 masih menunggu pencairan dana beasiswa yang seharusnya diterima pada akhir tahun 2024. Hingga Februari 2026, dana tersebut belum juga turun, menimbulkan kesulitan bagi para mahasiswa yang berkuliah di luar daerah, terutama dalam memenuhi kebutuhan akademik dan hidup sehari-hari.
Salah satu penerima beasiswa, Eflyn Viola R, mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) angkatan 2021, menyatakan bahwa dirinya dan rekan-rekannya belum menerima hak berupa Uang Kuliah Tunggal (UKT) semester 7 dan 8, biaya hidup, biaya tempat tinggal, biaya riset, dan biaya buku.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami terpaksa melunasi UKT secara pribadi senilai total Rp30 juta karena harus melaksanakan sidang skripsi dan mengurus ijazah. Bahkan saya sendiri harus melanjutkan pendidikan koas Kedokteran Hewan pada pertengahan tahun 2025, namun dana beasiswa yang seharusnya membantu justru belum ada kabar,” ungkapnya.
Menurut Eflyn, kendala pembayaran mulai muncul di akhir masa pemerintahan Bupati Kaur periode 2020–2025, yaitu Bapak Lismidianto (alm) dan Bapak Herlian Muchrim. Hingga terjadi pergantian kepemimpinan daerah periode 2025–2030 yang dipimpin oleh Bapak Gusril Pausi dan Abdul Hamid, persoalan tersebut belum menemukan titik terang.
Mahasiswa mengaku telah berulang kali berupaya menghubungi pihak terkait, mulai dari petugas di dinas, sekretariat daerah, hingga pimpinan daerah. Namun, respons yang diterima hanya sebatas janji penelusuran tanpa kepastian waktu pencairan.
“Kami sudah menghubungi Bapak Bawono (alm), Bapak Herlian Muchrim, dan Sekda pada saat itu, tapi tidak mendapatkan jawaban yang jelas. Suara kami seperti diabaikan dan disepelekan,” tambah Eflyn.
Di periode pemerintahan baru, Eflyn juga sempat menghubungi Bupati Kaur melalui pesan WhatsApp. Bupati menjawab bahwa masalah tersebut akan ditelusuri kembali mengingat beliau baru menjabat selama 1,5 bulan. Namun, hingga saat ini, belum ada perkembangan yang signifikan. Selain itu, seringnya pergantian petugas pengelola program BJB membuat penanganan administrasi terkesan saling lempar tanggung jawab. “Kami selalu diarahkan ke petugas yang berbeda, dan akhirnya pesan kami bahkan tidak lagi dibalas,” katanya.
Upaya komunikasi yang selama ini ditempuh secara tertutup dinilai tidak membuahkan hasil. Oleh karena itu, mahasiswa akhirnya memutuskan untuk menyampaikan keluhan mereka melalui media sosial, yang kemudian menjadi viral. “Kami tidak ingin menjatuhkan pemerintah daerah, tapi kami hanya ingin keadilan dan hak kami sebagai mahasiswa yang berprestasi terpenuhi. Kami berharap dengan adanya perhatian publik, masalah ini segera diselesaikan,” ujar Eflyn.
Sementara itu, berdasarkan informasi yang diperoleh dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispenbud) Kaur, pada tahun 2024 pihaknya sempat berjanji akan membayar dana beasiswa tersebut pada pertengahan tahun 2025, namun hingga saat ini belum juga terealisasi. Selain itu, diketahui bahwa pada tahun 2025–2026 tidak ada anggaran yang dialokasikan untuk program BJB. Pihak terkait juga menyatakan bahwa mereka baru mengetahui adanya masalah ini setelah media menanyakannya, dan akan melakukan penelusuran lebih lanjut untuk menyelesaikannya.
Hingga berita ini diturunkan, tujuh mahasiswa tersebut masih menunggu kepastian kapan dana beasiswa mereka akan dicairkan. Mereka berharap pemerintah daerah dapat segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan masalah ini, mengingat dana tersebut sangat penting untuk kelancaran pendidikan mereka.
Catatan: Berita ini disusun berdasarkan informasi yang diperoleh dari narasi mahasiswa dan sumber berita terpercaya. Pihak pemerintah daerah Kabupaten Kaur belum memberikan tanggapan resmi terkait masalah ini saat berita ini diturunkan.
(TIM/RED)
