Detikdimensi.com Kebumen – Dugaan praktik pungutan di lingkungan pendidikan kembali mencuat. Kali ini, kasus tersebut terjadi di SD Negeri 1 Tambakagung, Kabupaten Kebumen, dan telah resmi dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Kebumen.
Laporan ini memicu perhatian publik dan mendorong aparat penegak hukum untuk segera mengambil langkah tegas dan transparan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Laporan Disertai Bukti Lengkap
Pelapor menyebutkan bahwa laporan yang diajukan tidak hanya berupa aduan semata, tetapi juga dilengkapi dengan data dan bukti dugaan pungutan yang terjadi di lingkungan sekolah.
Masyarakat berharap agar laporan tersebut segera ditindaklanjuti secara profesional demi menjaga integritas dunia pendidikan.
Sorotan Dugaan Rangkap Jabatan
Selain dugaan pungutan, isu lain yang turut menjadi sorotan adalah adanya dugaan rangkap jabatan di lingkungan pendidikan.
Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan serta membuka peluang terjadinya penyimpangan yang merugikan masyarakat, khususnya wali siswa.
Peran Aktif Wali Siswa Ditekankan
Masyarakat, terutama wali siswa, diimbau untuk lebih aktif dalam mengawasi kebijakan sekolah.
Jika ditemukan indikasi pelanggaran, mereka diminta tidak ragu untuk melapor melalui kanal resmi yang tersedia, guna mencegah praktik pungutan liar terus berulang.
Kejari Kebumen: Masih Tahap Pendalaman
Terpisah, Kasi Intel Sulistyohadi menyampaikan bahwa laporan yang diajukan oleh Sugiyono selaku penerima kuasa dari sejumlah wali siswa telah diterima.
Menurutnya, laporan tersebut sudah didisposisikan ke bidang tindak pidana khusus (Pidsus) untuk ditindaklanjuti.
“Saat ini masih dalam proses pendalaman dan akan segera ditindaklanjuti secepatnya oleh Kasi Pidsus,” ujarnya, Senin(06/04/2026).
Harapan Pengawasan Bersama
Kasus ini diharapkan menjadi perhatian bersama. Pengawasan dari masyarakat, media, serta aparat penegak hukum dinilai sangat penting untuk menciptakan sistem pendidikan yang bersih, adil, dan transparan.
Selain itu, peristiwa ini juga menjadi pengingat agar tidak ada pihak yang menyalahgunakan kewenangan di sektor pendidikan.
(TIM)
