Detikdimensi.com Kebumen — Rencana keberangkatan ratusan warga Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, ke Jakarta untuk menyuarakan dukungan terhadap program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menuai pro dan kontra yang tajam. Dinamika ini tidak hanya terlihat dari pernyataan para penggagas aksi, tetapi juga memicu perdebatan sengit di ruang publik digital, khususnya di media sosial Facebook.
Sebelumnya, sebanyak 500 warga Kebumen dari berbagai elemen—mulai dari petani, pedagang, sopir, buruh, nelayan, tukang becak, hingga relawan—dikabarkan siap berangkat ke Jakarta pada 27 Agustus 2026. Aksi ini dimotori oleh DPD Tani Merdeka Kabupaten Kebumen bersama Aliansi Kebumen Bersatu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua DPD Tani Merdeka Kebumen, PN, menegaskan bahwa aksi tersebut akan dilakukan secara damai. Ia juga menyerukan agar masyarakat senantiasa menjaga persatuan serta menghindari hal-hal yang berpotensi memicu provokasi.
Terkait substansi dukungan, massa pendukung menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan, dan distribusi pupuk bersubsidi sangat dibutuhkan masyarakat. Kendati demikian, mereka tetap mendorong adanya evaluasi terhadap tata kelola dan pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar pelaksanaannya lebih transparan.
sisi lain, klaim bahwa ratusan massa tersebut merepresentasikan aspirasi seluruh masyarakat Kebumen langsung mendapat tentangan keras dari sejumlah warga lokal di media sosial. Kolom komentar grup Facebook “Berita Kebumen” dibanjiri kritik pedas yang mempertanyakan keaslian dan motif di balik pengerahan massa tersebut.
Salah satu warga melontarkan kritik keras dengan menuding bahwa aksi itu tidak mencerminkan suara masyarakat secara keseluruhan dan mendesak agar fokus dialihkan pada isu penegakan hukum.
“Itu orang bayaran, jangan bawa-bawa orang Kebumen. Saya warga Kebumen mendukung orang Pati, maju terus jangan kasih ampun para koruptor. Seharusnya menyuarakan untuk segera disahkan UU Perampasan Aset Koruptor,” tulis kolom komentar, Selasa (25/8/2026).
Kritik senada juga dilontarkan oleh warga lainnya yang merasa keberatan jika identitas daerah dicatut dalam aksi tersebut. Mereka mempertanyakan tingkat keterwakilan 500 orang itu terhadap populasi Kebumen yang jauh lebih besar.
“Wong 500 kue mewakili sapa? Aku wong Kebumen tapi ora merasa terwakili,” timpal warganet lainnya, menegaskan penolakan atas klaim representasi tersebut.
Selain soal legitimasi, kritik juga diarahkan langsung pada substansi program pemerintah. Sebagian warga meragukan efektivitas program Makan Bergizi Gratis dan menilainya rentan terhadap penyelewengan.
“Saya sebagai rakyat Kebumen tidak mendukung program MBG. Yang mendukung MBG itu ya yang ada dapur sama pekerjanya,” ujar warga lainnya.
Bahkan, ada pula komentar bernada sinis yang menyerang kelompok peserta aksi dengan kalimat yang cukup tajam:
“Jangan bawa-bawa Kebumen… najis liat gerombolan ini entah kelompok mana kayaknya bayaran. Ngisin-ngisini wong Kebumen!,” tandas komentar.
Uji Keberimbangan Jurnalistik
Berdasarkan kaidah Kode Etik Jurnalistik—khususnya prinsip berimbang (cover both sides), akurat, dan tidak beritikad buruk—fenomena ini menunjukkan bahwa ruang publik lokal di Kebumen sedang mengalami polarisasi pandangan. Di satu sisi, ada kelompok masyarakat yang terorganisir untuk menyampaikan dukungan konkret terhadap kebijakan pemerintah pusat. Namun di sisi lain, muncul resistensi dan skeptisisme dari warga yang menuntut prioritas penegakan hukum yang lebih substansial, seperti pemberantasan korupsi dan pengesahan undang-undang perampasan aset, ketimbang pengerahan massa pendukung.
(TIM/RED)
