Pengeroyokan Wartawan di Minahasa Tenggara, Cermin Buramnya Penegakan Hukum dan Arogansi Mafia BBM

- Redaksi

Minggu, 8 Maret 2026 - 07:40 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Detikdimensi.com Minahasa tenggara – Aksi brutal yang diduga dilakukan oleh kelompok mafia BBM terhadap seorang wartawan kembali memantik kemarahan publik. Insiden pengeroyokan terhadap wartawan berinisial O alias Onal di SPBU Tababo, Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara (Sulawesi Utara)pada Kamis, 3 Maret 2026, hingga kini dinilai belum ditangani secara serius oleh aparat penegak hukum.

 

SPBU tersebut disebut-sebut merupakan milik Bupati Minahasa Tenggara berinisial RK alias Ronald Kandoli, yang selama ini diduga menjadi titik aktivitas penyelewengan BBM bersubsidi oleh para mafia solar di wilayah Mitra.

ADVERTISEMENT

Ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

Peristiwa kekerasan terhadap wartawan yang tengah melakukan pemantauan dugaan penyalahgunaan BBM subsidi itu justru memunculkan tanda tanya besar. Hingga saat ini, Polres Minahasa Tenggara dan Polsek setempat dinilai belum menunjukkan langkah tegas terhadap para pelaku pengeroyokan maupun jaringan mafia BBM yang diduga beroperasi di lokasi tersebut.

 

Situasi ini memicu kecurigaan publik. Banyak pihak mempertanyakan mengapa aparat penegak hukum terkesan lamban bahkan seolah tutup mata terhadap praktik mafia BBM yang diduga sudah berlangsung lama di SPBU tersebut.

Baca Juga :  Anak 11 Tahun Tenggelam di Muara Sungai Lukulo, Tim Gabungan Lakukan Pencarian

 

Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa SPBU Tababo diduga kerap beroperasi di luar jam operasional normal, yang disinyalir menjadi modus untuk melayani para mafia BBM yang melakukan pembelian dalam jumlah besar menggunakan kendaraan modifikasi.

 

Kontroversi semakin memanas setelah VR alias Vanda Rantung, yang disebut-sebut sebagai orang kepercayaan pemilik SPBU sekaligus koordinator di lokasi, memberikan respons yang dinilai tidak menunjukkan empati terhadap kekerasan yang dialami wartawan.

 

Menurut keterangan korban, saat dimintai klarifikasi terkait insiden tersebut, Vanda justru menyampaikan pernyataan yang dianggap menantang media.

 

“Silakan diberitakan. Saya tidak takut kalau ini diangkat ke media. Saya tidak kenal dengan para pelaku pemukulan itu,” ujar korban menirukan pernyataan Vanda.

 

Bahkan, menurut korban, Vanda juga sempat melontarkan kalimat bernada meremehkan.

 

“Kypa so ngoni datang di situ, itu dorang pe rumah,” ucap Vanda sambil tertawa.

Baca Juga :  22 Pelajar Diamankan Usai Perusakan SMK di Kebumen, Polisi Libatkan Orang Tua dan Sekolah untuk Pembinaan

 

Pernyataan tersebut semakin memicu kemarahan berbagai pihak yang menilai ada arogansi serta dugaan kuat bahwa aktivitas mafia BBM di lokasi tersebut merasa kebal hukum.

 

Menanggapi kejadian ini, Ketua Lidikkrimsus RI Provinsi Sulawesi Utara, Hendra Tololiu, SE., CPLA, melontarkan kritik keras terhadap kinerja aparat kepolisian di wilayah Minahasa Tenggara.

 

Menurutnya, jika Kapolres dan Kasat Reskrim Polres Mitra tidak mampu menindak para mafia BBM yang diduga terang-terangan beroperasi di wilayah hukum mereka, maka lebih baik mundur dari jabatan.

 

“Kalau Kapolres dan Kasat Reskrim Polres Minahasa Tenggara memang tidak mampu atau tidak berani menindak tegas mafia BBM, lebih baik mundur dari jabatan secara terhormat daripada membiarkan hukum dipermainkan,” tegas Hendra.

 

Ia juga secara terbuka menantang Kapolda Sulawesi Utara dan Propam Polda Sulut untuk segera mengevaluasi bahkan mencopot Kapolres dan Kasat Reskrim Polres Minahasa Tenggara jika terbukti lalai atau tidak serius dalam memberantas praktik mafia BBM di daerah tersebut.

Baca Juga :  Tak Kunjung Dibayar PUPR, Warga Suka Baru Lampung Selatan Daftarkan Eksekusi ke PN Kalianda

 

Lebih jauh, Hendra meminta Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Roycke Harry Langie, serta BPH Migas untuk turun tangan langsung membongkar jaringan mafia BBM yang diduga beroperasi di Kabupaten Minahasa Tenggara.

 

Menurutnya, praktik penyelewengan BBM bersubsidi bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merampas hak masyarakat kecil yang seharusnya menikmati subsidi dari pemerintah.

 

“Pengeroyokan terhadap wartawan ini adalah sinyal kuat bahwa ada jaringan mafia yang merasa dilindungi dan kebal hukum. Jika ini dibiarkan, maka kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum akan runtuh,” pungkasnya.

 

Kasus ini kini menjadi sorotan luas masyarakat Sulawesi Utara. Publik menunggu ketegasan aparat kepolisian untuk mengungkap siapa sebenarnya aktor di balik dugaan mafia BBM di SPBU Tababo, sekaligus menindak tegas para pelaku kekerasan terhadap wartawan yang tengah menjalankan tugas jurnalistiknya.

 

(TIM/RED)

Berita Terkait

HUT ke-7 Media Lensa Polri, Momentum Berbagi dan Peduli Bersama Anak Yatim
Galian Tanah Berkedok “Normalisasi” di Sruweng Kebumen, Publik: Pemkab dan APH Dituntut Tegas!
Kirab Gunungan Jaler Estri Semarakkan Maulid Nabi, Babinsa Taman Pastikan Kegiatan Berjalan Aman
Korban Pencurian Tetap Diproses melalui Rekayasa Hukum, Suara DPR RI Tak Dianggap?
Lawan Kriminalisasi Ko Ilma Fiela Sari, Koalisi Organisasi Perempuan Mengadu ke Komnas Perempuan
Babinsa Koramil 10/Sine dan Warga Sigap Padamkan Kebakaran Lahan Jati di Ploso Kerep
Anjangsana Polwan Polres Ngawi, Pererat Silaturahmi di Hari Jadi Polwan ke-78
Sasar Ponpes, Polwan Polres Ngawi Edukasi Kesehatan Mental
Berita ini 22 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 25 Agustus 2026 - 20:42 WIB

HUT ke-7 Media Lensa Polri, Momentum Berbagi dan Peduli Bersama Anak Yatim

Selasa, 25 Agustus 2026 - 12:36 WIB

Galian Tanah Berkedok “Normalisasi” di Sruweng Kebumen, Publik: Pemkab dan APH Dituntut Tegas!

Selasa, 25 Agustus 2026 - 12:26 WIB

Kirab Gunungan Jaler Estri Semarakkan Maulid Nabi, Babinsa Taman Pastikan Kegiatan Berjalan Aman

Selasa, 25 Agustus 2026 - 09:40 WIB

Korban Pencurian Tetap Diproses melalui Rekayasa Hukum, Suara DPR RI Tak Dianggap?

Selasa, 25 Agustus 2026 - 09:37 WIB

Lawan Kriminalisasi Ko Ilma Fiela Sari, Koalisi Organisasi Perempuan Mengadu ke Komnas Perempuan

Berita Terbaru