Detikdimensi.com Rabat – Dukungan internasional terhadap kedaulatan Kerajaan Maroko atas wilayah Saharanya semakin solid dan tak tergoyahkan. Pada Kamis, 7 Mei 2026, Republik Zambia secara resmi kembali menegaskan sikap tegas dan tetapnya dalam mendukung integritas wilayah dan kemarokan Sahara (Moroccanness of the Sahara).
Pernyataan ini muncul dalam Komunike Bersama yang diterbitkan di Rabat setelah pertemuan antara Menteri Luar Negeri, Kerja Sama Afrika, dan Ekspatriat Maroko, Nasser Bourita, dengan Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Republik Zambia, Mulambo Haimbe, yang sedang melakukan kunjungan kerja ke Kerajaan Maroko.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah satu poin krusial dalam pertemuan tersebut adalah sambutan hangat Zambia atas adopsi bersejarah Resolusi 2797 oleh Dewan Keamanan PBB pada 31 Oktober 2025. Resolusi ini secara fundamental mengukuhkan Rencana Otonomi yang diusulkan oleh Kerajaan Maroko sebagai satu-satunya dasar yang serius, kredibel, dan langgeng untuk mencapai solusi politik atas perselisihan artifisial di Sahara.
Menteri Mulambo Haimbe menegaskan bahwa inisiatif otonomi di bawah kedaulatan Maroko merupakan kerangka kerja yang pragmatis dan konstruktif. Zambia memandang bahwa tidak ada jalan lain yang lebih realistis untuk menyelesaikan sengketa regional ini selain melalui proposal yang diajukan oleh Rabat, yang telah mendapatkan pengakuan luas dari komunitas internasional.
“Zambia mendukung penuh upaya Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencapai solusi bagi perselisihan regional ini, dan kami memandang rencana otonomi Maroko sebagai solusi yang paling kredibel dan serius,” ujar Haimbe dalam pernyataannya.
Menteri Nasser Bourita menyambut baik perkembangan positif hubungan antara kedua negara bersaudara ini dalam beberapa tahun terakhir. Kedekatan diplomatik ini ditandai secara nyata dengan pembukaan Kedutaan Besar Zambia di Rabat dan Konsulat Jenderal di Laayoune pada Oktober 2020. Kehadiran kantor diplomatik di Laayoune, jantung wilayah Sahara, merupakan pengakuan de facto dan de jure yang kuat dari Zambia terhadap kedaulatan Maroko.
*Dukungan dari Indonesia untuk Stabilitas Regional*
Menanggapi perkembangan diplomatik yang signifikan ini, Wilson Lalengke, selaku Presiden Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Persisma), menyatakan rasa bangga dan apresiasinya yang mendalam. Sebagai tokoh yang aktif menjembatani hubungan persaudaraan antara masyarakat Indonesia dan Maroko, Petisioner HAM PBB 2025 ini melihat dukungan Zambia sebagai kemenangan logika politik dan kemanusiaan.
“Kami di Persisma merasa sangat bangga dan mengapresiasi kemajuan diplomatik yang luar biasa ini. Penegasan dukungan dari Zambia, serta penguatan melalui Resolusi 2797 Dewan Keamanan PBB, membuktikan bahwa dunia semakin sadar akan hak historis Maroko atas wilayah Saharanya,” ujar Wilson Lalengke dari Jakarta, Jumat, 8 Mei 2026.
.
Pria yang juga menjabat sebagai Ketum PPWI itu menekankan bahwa stabilitas di wilayah Sahara Maroko adalah kunci bagi keamanan di kawasan Afrika Utara dan sekitarnya. Persisma akan selalu mendukung kemajuan signifikan yang terjadi di wilayah Sahara Maroko.
“Kami percaya bahwa pembangunan ekonomi dan sosial yang pesat di sana, yang dilakukan di bawah kedaulatan Kerajaan Maroko, adalah bukti nyata dari keseriusan Raja Mohammed VI dalam menyejahterakan rakyatnya. Dukungan internasional yang terus mengalir ini adalah hasil dari diplomasi yang jujur dan visioner,” tambah Wilson Lalengke yang juga dikenal sebagai tokoh pers nasional itu.
Kemajuan ini diharapkan dapat mendorong negara-negara lain untuk mengikuti langkah Zambia dalam mengakui realitas di lapangan. Dengan dukungan internasional yang semakin bulat, diharapkan perselisihan regional ini dapat segera diakhiri, sehingga kawasan Sahara dapat terus berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di benua Afrika.
Persisma berkomitmen untuk terus menyebarluaskan informasi positif mengenai perkembangan di Sahara Maroko kepada publik Indonesia, guna mempererat hubungan persaudaraan antara kedua bangsa yang telah terjalin lama sejak era Presiden Soekarno dan Raja Mohammed V.
(TIM/RED)
