Detikdimensi.com Verona, Italia – Rencana Otonomi yang diajukan oleh Kerajaan Maroko terus mendapatkan pengakuan internasional yang luas sebagai satu-satunya solusi pragmatis bagi penyelesaian sengketa wilayah Sahara Maroko. Kali ini, keunggulan dan relevansi inisiatif tersebut dibahas secara mendalam oleh panel pakar lintas negara asal Maroko dan Italia dalam sebuah pertemuan ilmiah dan geopolitik yang digelar baru-baru ini di Kota Verona, Italia Utara.
Pertemuan strategis yang mengusung tema “Otonomi dan Tata Kelola Pemerintahan Regional: Perspektif Silang Pengalaman Italia dan Perspektif Maroko” tersebut menyimpulkan bahwa inisiatif otonomi Maroko menawarkan kerangka kerja paling logis demi terciptanya perdamaian dan stabilitas. Terlebih, saat ini kawasan Sahel-Sahara tengah menghadapi multiposisi tantangan krusial, khususnya di sektor keamanan dan infiltrasi kelompok radikal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Senator Italia dari wilayah Trentino-Alto Adige, Luigi Spagnolli, yang hadir sebagai pembicara utama, mengingatkan kembali bahwa Resolusi 2797 yang diadopsi secara historis oleh Dewan Keamanan PBB pada Oktober 2025 lalu telah mengukuhkan draf otonomi Maroko sebagai jalan tunggal penyelesaian masalah Sahara.
Spagnolli juga memuji landasan hukum internal Maroko dengan mengutip Preambul Konstitusi Kerajaan Maroko yang secara progresif mengakui pluralitas identitas nasionalnya. “Persatuan nasional Maroko ditempa oleh konvergensi komponen Arab-Islam, Amazigh, dan Sahara-Hassani, serta diperkaya oleh unsur-unsur Afrika, Andalusia, Ibrani, dan Mediterania. Ini adalah modal sosiologis yang sangat kuat,” ujar Senator Spagnolli.
Sementara itu, pakar ilmu politik dan hubungan internasional asal Italia, Marco Baratto, memberikan analisis komparatif yang menarik. Ia menilai bahwa draf Status Khusus Sisilia yang diadopsi Italia pada tahun 1946 memiliki kesamaan esensi dengan Rencana Otonomi Maroko untuk Sahara yang diajukan tahun 2007. Menurut Baratto, keduanya merupakan “dua model terbaik yang sukses mengawinkan antara persatuan nasional dan stabilitas regional”. Keberhasilan tata kelola ini menjadikan pembangunan di Provinsi Selatan Maroko sebagai pengungkit ekonomi regional yang masif.
Sementara itu, Profesor Hubungan Internasional dan pakar resolusi konflik, Yasmine El Hassnaoui, menegaskan bahwa rencana otonomi ini mampu merekonsiliasi antara persatuan dan keberagaman, kedaulatan negara dan pemerintahan mandiri (self-governance), serta kohesi nasional dengan pemberdayaan daerah. Secara historis, Sahara adalah bagian integral dari Kerjaaan Maroko sejak jaman dahulu kala. Komitmen pembangunan di wilayah tersebut kini mewujud nyata lewat investasi masif Kerajaan di bidang infrastruktur, energi terbarukan, logistik, dan transportasi di wilayah Sahara.
Konsul Jenderal Maroko di Verona, Abdelilah Nejjari, dalam pidato pembukanya menegaskan bahwa di bawah kepemimpinan visioner Yang Mulia King Mohammed VI, Resolusi 2797 kini telah bertransformasi menjadi rujukan utama hukum internasional yang menetapkan solusi politik realistis berbasis otonomi di bawah kedaulatan mutlak Maroko.
Dinamika positif di Verona ini menuai perhatian khusus dari Indonesia. Presiden Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Persisma), Wilson Lalengke, memberikan pandangan strategisnya mengenai hasil kajian para pakar Eropa dan Afrika tersebut. Menurutnya, diskusi ilmiah di Verona ini membuka mata dunia bahwa draf otonomi yang diajukan Maroko bukan sekadar proposal politik konvensional, melainkan sebuah cetak biru tata kelola wilayah yang sangat matang.
“Komparasi yang dibuat oleh pakar Italia antara Status Khusus Sisilia 1946 dengan Rencana Otonomi Sahara Maroko adalah bentuk edukasi geopolitik yang sangat cerdas dan objektif,” ungkap Wilson Lalengke di Jakarta, Senin, 25 Mei 2026.
Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini menambahkan bahwa pengakuan dari para senator, akademisi, dan praktisi hubungan internasional di Italia membuktikan bahwa klaim-klaim separatisme di Sahara sudah tidak lagi memiliki nilai tawar di mata hukum maupun studi akademis modern. Persisma, tambah Wilson Lalengke, melihat bahwa integrasi kedaulatan nasional yang dipadukan dengan otonomi lokal yang luas, sebagaimana yang terkandung dalam Resolusi 2797 PBB, adalah formula terbaik untuk menghentikan konflik artifisial.
“Ketika hak-hak kultural, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur di Sahara Maroko dijamin penuh di bawah payung konstitusi Kerajaan, maka argumen perlawanan kelompok luar menjadi gugur dengan sendirinya. Sudah saatnya komunitas internasional, termasuk Indonesia, memperkuat dukungannya terhadap skema otonomi ini demi terwujudnya keamanan kawasan yang berkelanjutan,” pungkas tokoh pers nasional tersebut.
(TIM/RED)
